>Mendagri Harus Susun Pedoman Bansos

>- Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, untuk segera menyusun Pedoman
Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) bagi para pelenyelenggara pemerintahan daerah.
Hal tersebut dilatarbelakangi hasil kajian KPK yang menemukan adanya ketidaklengkapan regulasi pemerintah pusat dalam
mengatur pengelolaan dana bansos di daerah sehingga berpotensi korupsi. Salah satunya adalah belum adanya peraturan
Mendagri yang khusus mengatur pengelolaan dana bansos seperti terkait pembuatan laporan pertanggung jawaban, sasaran
penerima bansos, dan kriteria penerima bansos.
“KPK meminta Kemendagri menyampaikan rencana tindak lanjut (atas pemaparan kajian KPK) dalam jangka waktu satu bulan. Tiga
bulan batas akhir perbaikan aturan,” ujar Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jassin dalam acara pemaparan kajian KPK terkait
dana bansos di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2011).
Tidak adanya pedoman pengelolaan bansos yang dibuat secara khusus oleh Kemendagri tersebut, kata Jassin menimbulkan
standar berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam pengelolaan bansos.
“Kriteria penerima bansos ada yang disebutkan ada yang tidak. Persyaratan administrasi permohonan bansos, di (Kota) Bogor
disebutkan, di (Provinsi) Jawa Barat tidak. Sampai mekanisme penanggung jawaban ada yang disebutkan, ada yang tidak,
pengawasan dan monitoring ada yang tidak disebutkan,” papar Jassin. KPK juga meminta laporan berkala kemajuan dari
tindaklanjut Kemendagri atas kajian KPK tersebut.
Menurut Jassin, pengelolaan belanja bansos adalah bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, taat
aturan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan bansos harus memerhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan
manfaat bagi masyarakat.“Oleh karenanya penyaluran bansos harus selektif,” kata Jassin.
Sebelumnya, Ketua KPK, Busyor Muqqodas menyampaikan bahwa pengalokasian dana negara untuk bansos sangat besar. Dalam
tiga tahun terkahir, pemerintah menganggarkan Rp 300,94 triliun untuk bansos yang terdiri dari Rp 48, 46 triliun di tingkat daerah
dan Rp 252,48 triliun di tingkat pusat.
Sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan bansos tersebut di pemerintah daerah.
Hari ini, KPK memaparkan hasil kajiannya terkait pengelolaan basos di pmerintah daerah pada Januari hingga Maret 2011.
KPK mengundang perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Di sela-sela
pemaparan kajian, Gamawan mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah membuat pedoman pengelolaan belanja bansos.
“Tapi kita diminta lebih rinci,” katanya./kompas.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: